Tesis Hukum Bisnis

Arsip untuk Kategori ‘Tesis Hukum Bisnis’

ASPEK HUKUM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA BAGI USAHA AGRIBISNIS ( STUDI KASUS DI KOTA TARAKAN )

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Peran penting tersebut telah mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan UKM. Peranan UKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.

Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang memandang pentingnya keberadaan UKM, yaitu pertama karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal melahirkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar (Berry  dkk., dalam Sri Rejeki). Lebih lanjut, usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga (Kuncoro dalam Sri Rejeki).

Sebagaimana dimaklumi bahwa perkembangan usaha dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal perusahaan. Salah satu faktor internal yang cukup berperan besar dalam mempengaruhi perkembangan usaha termasuk UKM adalah modal untuk investasi maupun modal kerja. Kesulitan memperoleh modal merupakan masalah klasik yang masih menghantui UKM di Indonesia selama ini.

Read More

Judul Tesis Hukum Bisnis Syariah MSI UII

Berikut adalah Judul Tesis Hukum Bisnis Syariah di MSI UII. Untuk abstrak dapat dilihat di-search melalui http://www.rac.uii.ac.id.

  1. Respon Pimpinan Bank BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta terhadap Kewenangan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari’ah
  2. Kesiapan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Syari’ah Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  3. Litigasi Sengketa Perbankan Syari’ah dalam Perspektif Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga)
  4. Ketertarikan Nasabah atas Simapanan Mudharabah dan Musyarakah pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (Studi Kasus pada BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Nitikan Yogyakarta)
  5. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bagi Korban Gempa Bumi (Studi Kasus di BMT Bina Dhuafa Beringharjo)
  6. dan masih banyak judul tesis hukum bisnis syariah lainnya

Read More

Tesis Hukum Bisnis Kasus Tambang Batubara

Tesis hukum bisnis kasus tambang batubara , Laporan Penelitian Tema Judul Tesis, Daftar Koleksi Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat, Kepentingan Etika Dan Tangg Jawab Sosial pusatpanduan info, Daftar Koleksi PUSAKA, Daftar Koleksi Universitas Padjadjaran Bandung Jawa Barat, kumpulan tesis Lengkap Memberi Kemudahan, Daftar Koleksi PUSAKA, Items where Year is 2009 Diponegoro University Institutional, Items where Type is Thesis Diponegoro University Institutional.

Read More

Tesis Hukum Bisnis

Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis

Peristilahan dan batasan teori hukum, letak tempat teori hukum di dalam obyek penyelidikan teori hukum, perkembangan teori hukum, aplikasi teori hukum pada masalah. Berikut kami sajikan contoh judul hukum bisnis, diantararanya :

  1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN FRANCHISE …
  2. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN FRANCHISE DI INDONESIA
  3. KEJAHATAN KORPORASI DALAM KASUS LUAPAN LUMPUR LAPINDO BRANTAS INCORPORATED

Read More

Tesis Hukum Bisnis

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UANG TUNAI DI BANK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan penelitian empiris. Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Dalam mengumpulkan data digunakan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan responden dan narasumber. Wawancara yang dilakukan ada dua macam, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur atau menggunakan kombinasi keduanya. Wawancara berstruktur adalah wawancara dengan pertanyaan yang diajukan berasal dari pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu, sedangkan wawancara tidak berstruktur adalah pertanyaan yang timbul secara spontan pada saat wawancara dilakukan.

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penutupan asuransi uang tunai oleh Bank Rakyat Indonesia dalam prakteknya dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) Pengajuan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA), 2) Peninjauan ke tempat penyimpanan uang tunai, 3) Penentuan besar premi asuransi, 4) Pembuatan polis asuransi. Pelaksanaan pemenuhan klaim ganti rugi dilakukan dengan melewati tahap-tahap sebagai berikut: 1) Pihak bank mengajukan tuntutan ganti rugi kepada perusahaan asuransi dengan dilengkapi dokumen klaim melalui Kantor Pusat di Jakarta, 2) Kantor pusat memberikan salinan dokumen klaim tersebut ke perpustakaan reasuransi untuk mendapatkan pemenuhan ganti rugi, 3) Kantor cabang asuransi segera memanggil pihak bank dan menyerahkan uang ganti rugi tersebut.

Read More

Tesis Hukum Bisnis

Tesis Hukum Bisnis : Asas-Asas Perdagangan Internasional Otonom dan Upaya Harmonisasi Hukum Kontrak Internasional Regional di Kawasan ASEAN

Keaneragaman permasalahan yang ada dan timbul di dalamnya menyebabkan setiap upaya pembahasan tentang Hukum Perdagangan Internasional (international trade law) mengharuskan orang untuk terlebih dahulu bersepakat mengenai legal setting yagn hendak digunakan dalam pembahasan itu. Namun apabila orang hendak mengajukan persoalan tentang “apakah dan sejauh mana kaidah-kaidah hukum perdagangan internasional dapat memiliki kekuatan dasar berlaku secara otonom?”,

Aktivitas perdagangan internasional,terutama karena umumnya diwujudkan dalam bentuk kontrak perdagangan internasional, senantiasa memiliki potensi untuk menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang khas, dan harus diselesaikan melalui metode dan pendekatan hukum perdata internasional. Sementara itu, pendekatan semacam itu seringkali lebih banyak menimbulkan persoalan-persoalan baru, karena adanya perbedaan sistem hukum di antara negara-negara yang sistem hukumnya terlibat dalam transaksi. ASEAN sebagai kawasan regional yang telah membentuk dirinya menjadi sebuah organisasi antar negara perlu mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam kerangka harmonisasi hukum di kawasan ini. Tulisan ini hendak menfokuskan diri pada persoalan-persoalan yang mungkin timbul dari kontrak-kontrak perdagangan transnasional yang terus meningkat intensitasnya di kawasan ASEAN. Inti persoalan terletak pada pilihan antara penyelesaian dengan pendekatan Hukum Perdata Internasional atau penyelesaian melalui hukum materiil. Disamping itu, kedua dimensi tersebut juga menghadapi persoalan tentang ada tidaknya sumber-sumber hukum internasional di bidang perdagangan yang independen dan dapat menjadi acuan dalam penyelesaian masalah-masalah hukum kontrak perdagangan transnasional itu. Penelitian dalam tesis hukum bisnis ini hendaknya dapat membuka wawasan pembaca mengenai kehadiran sebuah sistem hukum yang memiliki sifat otonom, yaitu Hukum Perdagangan Transnasional (transnational commercial law) yang mungkin dapat menjadi awal solusi terhadap persoalan-persoalan diatas. Pada akhirnya, tulisan ini juga akan melihat beberapa alternatif yang dapat ditempuh ASEAN dalam upaya harmonisasi hukum kontrak perdagangan internasional di kawasan ini.

Read More Tesis Hukum Bisnis

Tesis Hukum Binsis : Tesis Hukum Bisnis : Hukum yang Berlaku dalam Transaksi Bisnis dengan E-Commerce

Kajian hukum dalam transaksi e-commerce melalui pendekatan yuridis normatif dan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder diketahui bahwa, (1) hukum yang berlaku dalam transaksi e-commerce pada dasarnya mengacu kepada hukum yang dipilih oleh para pihak (pilihan hukum) atau (2) jika tidak, pilihan hukum dapat mengacu kepada titik taut yang mengacu kepada prestasi pihak yang paling karakteristik sebagaimana ditentukan Konvensi Roma.

UU ITE NO. 11 tahun 2008 mengatakan jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam hal transaksi internasionalmaka hukum yang berlaku didasarkan pada azas-azas hukum perdata internasional. Namun demikian, mengingat transaksi ini menjangkau lintas batas negara, pertanyaannya, apakah azas-azas hukum perdata internasional dapat begitu saja diaplikasikan di suatu negara tanpa melakukan harmonisasi hukum perdata nasional dari masing-masing negara yang bersangkutan?

Mengingat karakteristik transaksi yang melintas batas negara dalam dunia maya, persoalan hukum yang berlaku ini menjadi lebih rumit lagi, sehingga timbul pertanyaan, apakah doktrin-doktrin atau asas-asas konvensional dalam hukum perdata internasional dapat diterapkan dalam transaksi ini.

Read More Tesis Hukum Bisnis